Articles Law, Intellectual Property

Peranan Pemeriksa Merek dalam Pendaftaran Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

by Yustinus Hura, S.H., M.H., CMLE., CPCL., CPLA.

Gempha & Partners Law Firm – Pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Merek adalah tanda yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan sebagai pembeda barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum. Dalam proses pendaftaran merek, peranan pemeriksa merek sangat krusial untuk memastikan bahwa merek yang didaftarkan memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Artikel ini akan membahas peranan pemeriksa merek dalam proses pendaftaran merek berdasarkan UU Merek serta implikasi hukum yang terkait.

Peranan Pemeriksa Merek dalam Pendaftaran Merek

1. Tugas dan Fungsi Pemeriksa Merek

Menurut UU Merek, pemeriksa merek adalah pejabat yang berwenang untuk memeriksa setiap permohonan pendaftaran merek. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu merek layak didaftar atau ditolak. Pemeriksa merek bertanggung jawab dalam menjalankan berbagai tahapan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan formalitas hingga pemeriksaan substantif.

2. Pemeriksaan Formalitas

Setelah suatu permohonan pendaftaran merek diajukan, pemeriksa merek melakukan pemeriksaan formalitas terlebih dahulu. Pada tahap ini, pemeriksa memastikan bahwa dokumen yang diajukan pemohon telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan administratif. Pemeriksaan formalitas ini mencakup verifikasi identitas pemohon, kelengkapan formulir pendaftaran, dan kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

3. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif merupakan tahap yang lebih mendalam dan berfokus pada aspek hukum serta substansi dari merek yang didaftarkan. Dalam tahap ini, pemeriksa merek akan menilai apakah merek tersebut memenuhi kriteria pendaftaran yang diatur dalam Pasal 20 UU Merek. Pemeriksaan substantif meliputi beberapa hal berikut:

  • Kebaruan Merek: Pemeriksa merek harus memastikan bahwa merek yang didaftarkan belum pernah digunakan atau didaftarkan sebelumnya oleh pihak lain. Pemeriksa akan melakukan pengecekan terhadap basis data merek untuk mengetahui apakah merek tersebut telah terdaftar atau memiliki persamaan dengan merek lain yang sudah ada.
  • Kemiripan dengan Merek Terkenal: Pemeriksa juga akan menilai apakah merek yang didaftarkan memiliki persamaan dengan merek terkenal yang sudah diakui secara luas. Merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal dapat ditolak pendaftarannya.
  • Merek yang Bertentangan dengan Ketertiban Umum atau Moralitas: Pemeriksa wajib menolak pendaftaran merek yang melanggar ketentuan moralitas atau ketertiban umum, seperti merek yang berisi unsur pornografi atau penghinaan terhadap kelompok tertentu.
4. Keputusan Pemeriksa Merek

Setelah melakukan pemeriksaan formalitas dan substantif, pemeriksa merek akan memberikan keputusan atas permohonan tersebut. Keputusan ini dapat berupa penerimaan pendaftaran merek atau penolakan dengan alasan yang jelas. Jika merek diterima, maka akan diumumkan selama 2 bulan untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga mengajukan keberatan. Jika tidak ada keberatan, merek akan resmi didaftarkan.

5. Penyelesaian Sengketa Merek

Dalam hal terjadi sengketa terkait pendaftaran merek, pemeriksa merek dapat berperan dalam memberikan masukan atau pendapat kepada pengadilan atau pihak yang berkepentingan. Selain itu, keputusan pemeriksa dapat menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa merek di pengadilan.

Dasar Hukum Peranan Pemeriksa Merek

Dasar hukum yang menjadi landasan peranan pemeriksa merek dalam proses pendaftaran merek adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis:
    • Pasal 1 angka 5, yang memberikan definisi tentang pemeriksa merek.
    • Pasal 20, yang mengatur tentang syarat dan tata cara pendaftaran merek.
    • Pasal 21 dan 22, yang mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftarkan.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek:
    • Peraturan ini memperinci proses dan tata cara pendaftaran merek, termasuk pemeriksaan formalitas dan substantif.

Penutup

Peranan pemeriksa merek dalam proses pendaftaran merek sangat penting untuk menjaga integritas dan legalitas pendaftaran merek di Indonesia. Dengan adanya pemeriksaan yang cermat dan teliti, diharapkan bahwa hanya merek-merek yang memenuhi persyaratan yang akan didaftarkan dan dilindungi oleh hukum. Peranan ini juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa hukum terkait merek di kemudian hari.

Daftar Pustaka

  1. Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 252.
  2. Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek. Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 53.
  3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020). Pedoman Pemeriksaan Merek. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
  4. Soetomo, R. (2019). Hak Kekayaan Intelektual dan Pendaftaran Merek di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.