Pertanggungjawaban Hukum Influencer Judi Online Terhadap Masyarakat Yang Rugi Ditinjau Dari Hukum Pidana

Maraknya promosi judi online oleh influencer media sosial telah menjadi perhatian serius di Indonesia. Judi online merupakan kegiatan yang jelas dilarang oleh hukum pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Promosi ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, baik secara finansial maupun moral. Artikel ini akan membahas pertanggungjawaban pidana influencer yang terlibat dalam mempromosikan judi online serta sanksi hukum yang dapat dikenakan.

PENGATURAN HUKUM JUDI ONLINE DI INDONESIA
1. Pasal 303 KUHP (Tindak Pidana Perjudian)
Pasal ini melarang segala bentuk perjudian, termasuk judi yang dilakukan secara daring. Influencer yang mempromosikan judi online dapat dianggap turut serta dalam tindak pidana perjudian. Pasal 303 ayat (1) KUHP menyebutkan: “Barang siapa dengan sengaja menawarkan, memberikan, atau memudahkan perjudian, termasuk judi online, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal Rp25 juta.”
2. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
– Pasal 27 ayat (2): Mengatur larangan distribusi konten yang memuat perjudian. Influencer yang mempromosikan judi online melalui media sosial dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal ini, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.
– Pasal 45 ayat (2): Memberikan sanksi pidana bagi pelanggar Pasal 27 ayat (2), khususnya yang menggunakan platform daring untuk mendistribusikan konten perjudian.
3. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jika influencer menerima pembayaran atau keuntungan dari promosi judi online, pendapatan tersebut dapat dianggap sebagai hasil tindak pidana, sehingga dapat dijerat dengan UU TPPU.

PERAN INFLUENCER DALAM PROMOSI JUDI ONLINE
Influencer yang mempromosikan judi online dapat dianggap:
1. Turut Serta Melakukan Tindak Pidana (Pasal 55 KUHP):
– Influencer yang mengajak, membujuk, atau memengaruhi masyarakat untuk
bermain judi online dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.
– Promosi yang dilakukan secara sadar menunjukkan keterlibatan aktif influencer
dalam tindak pidana tersebut.
2. Membantu Melakukan Tindak Pidana (Pasal 56 KUHP):
– Jika influencer tidak langsung terlibat dalam operasional perjudian tetapi hanya
mempromosikan platformnya, mereka dapat dianggap membantu tindak pidana.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INFLUENCER
1. Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Perjudian
Influencer dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana jika terbukti:
– Dengan sengaja mempromosikan atau mengiklankan judi online.
– Mendapatkan keuntungan finansial dari aktivitas promosi tersebut.
– Menyadari bahwa aktivitas yang dipromosikan melanggar hukum.
2. Penerapan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE
Influencer yang mempromosikan judi online dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Pidana maksimal berupa 10 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar dapat dikenakan, tergantung pada tingkat keterlibatan mereka.
3. Penelusuran Keuntungan Finansial (Tindak Pidana Pencucian Uang)
Jika influencer menerima pembayaran dari penyelenggara judi online, uang tersebut dapat disita sebagai hasil tindak pidana, dan mereka dapat dikenai sanksi tambahan berdasarkan UU TPPU.

UPAYA PENEGAKAN HUKUM
1. Penyelidikan dan Penindakan oleh Aparat Penegak Hukum
– Polisi dan instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus aktif memonitor aktivitas influencer di media sosial.
– Konten promosi judi online harus segera diblokir, dan influencer yang bersangkutan diperiksa.
2. Proses Hukum terhadap Influencer
– Influencer yang terbukti bersalah dapat diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
– Penegakan hukum harus mencakup denda dan hukuman penjara sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.
3. Edukasi dan Pencegahan
– Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran influencer tentang implikasi hukum promosi judi online.
– Masyarakat juga perlu diberi edukasi untuk tidak mudah terpengaruh oleh promosi yang tidak bertanggung jawab.

KESIMPULAN
Influencer yang mempromosikan judi online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena melanggar ketentuan dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Selain itu, keuntungan finansial yang mereka peroleh dari aktivitas tersebut dapat dianggap sebagai hasil tindak pidana dan dikenai UU TPPU.

Penegakan hukum yang tegas terhadap influencer yang terlibat dalam promosi judi online sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian lebih lanjut dan mencegah aktivitas serupa di masa depan. Selain itu, edukasi dan pengawasan yang lebih ketat harus dilakukan untuk meminimalkan pengaruh negatif dari promosi semacam ini.

Penulis : Junieli Gea, S.H., M,H. (Advocate & Legal Consultant)